Perubahan Aturan Visa dan Imigrasi Australia September 2026: Apa yang Perlu Diketahui Migran, Pelajar dan Pekerja?

26 September 2026 — Australia

Pemerintah Australia mengumumkan paket perubahan kebijakan migrasi pada 17 September 2026 yang mencakup visa pelajar, visa turis, skilled migration, Working Holiday Maker, kepatuhan visa, serta pengawasan terhadap migration agent. Sejumlah perubahan sudah mulai diberlakukan, sementara sebagian lainnya akan diterapkan secara bertahap dalam 12 bulan ke depan. ⁠

Karena itu, penting membedakan antara aturan yang sudah berlaku pada September 2026 dan kebijakan yang baru diumumkan dan akan diterapkan kemudian.

Mengapa Pemerintah Australia Mengubah Aturan Imigrasi?

Menurut Department of Home Affairs, perubahan ini merupakan tahap berikutnya dari reformasi sistem migrasi Australia. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menarik keterampilan yang dibutuhkan Australia, mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan integritas sistem migrasi.

Pemerintah juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan proyeksi Net Overseas Migration (NOM) sebesar 245.000 pada tahun finansial saat ini dan 225.000 pada 2027–28. Dalam pengumuman 17 September, pemerintah menyatakan NOM telah turun menjadi sekitar 292.000, atau 47% lebih rendah dibanding puncak pasca-COVID pada 2023. ⁠

⁠

1. Perubahan Besar pada Student Visa

Salah satu fokus utama reformasi adalah Student Visa (Subclass 500).

Pemerintah akan memperketat praktik yang disebut visa hopping, yaitu penggunaan perpindahan antarvisa untuk memperpanjang keberadaan di Australia ketika perpindahan tersebut tidak sesuai dengan tujuan sistem migrasi. Pemerintah juga mengumumkan pembatasan terhadap secondary applicants atau anggota keluarga pada sebagian besar student visa. ⁠

Dalam pidatonya pada 17 September, Menteri Home Affairs Tony Burke menjelaskan bahwa pada prinsipnya mahasiswa internasional dan pemegang graduate visa nantinya tidak lagi secara otomatis dapat membawa atau menambahkan anggota keluarga. Namun, pemerintah menyebut akan terdapat pengecualian, termasuk untuk kondisi tertentu yang berkaitan dengan negara-negara Pacific dan ASEAN serta jenis studi tertentu seperti program PhD. Pemerintah juga menyatakan perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk memisahkan keluarga yang sudah berada di Australia berdasarkan pengaturan yang berlaku sebelumnya. ⁠

Detail implementasinya perlu diperhatikan dengan hati-hati karena Home Affairs menyatakan keseluruhan paket reformasi akan diterapkan secara progresif selama 12 bulan, bukan seluruhnya berlaku sejak tanggal pengumuman. ⁠

2. Pembatasan Pengajuan Student Visa dari Dalam Australia

Perubahan lain yang penting bagi pemegang visa sementara adalah aturan mengenai siapa yang dapat mengajukan Student Visa ketika sedang berada di Australia.

Federal Register of Legislation menunjukkan instrumen sebelumnya mengenai kategori visa yang mencegah seseorang mengajukan Student Visa dari dalam Australia berlaku sampai 24 September 2026 dan kemudian digantikan oleh instrumen baru, Migration (Visas that Preclude a Person from Lodging a Student Visa Application in Australia) Instrument 2026 (LIN 26/068). ⁠

Ini merupakan area yang sangat penting bagi pemegang temporary visa yang berencana berpindah ke Student Visa. Pemohon sebaiknya memeriksa subclass visa yang sedang mereka pegang sebelum mengandalkan kemungkinan melakukan aplikasi Student Visa secara onshore.

⁠

3. Skilled Visa: Prioritas Baru Mulai 19 September 2026

Perubahan yang sudah jelas berlaku pada September adalah prioritas pemrosesan skilled visa.

Mulai 19 September 2026, Ministerial Directions 121 dan 122 menggantikan prioritas pemrosesan sebelumnya di bawah Ministerial Direction 119. ⁠

Untuk temporary skilled visas, Home Affairs menyatakan prioritas tertinggi diberikan kepada aplikasi yang berkaitan dengan sektor:

  • construction;
  • healthcare;
  • teaching;
  • agriculture;
  • aquaculture;
  • fishing;
  • resources; serta
  • kepentingan law enforcement dan defence Australia.

Setelah itu terdapat prioritas untuk aplikasi dalam Specialist Skills stream of the Skills in Demand visa, kemudian aplikasi tertentu dari pemohon yang berada di Australia ketika mengajukan permohonan. ⁠

Perubahan ini sangat relevan bagi pekerja terampil dan perusahaan Australia yang melakukan sponsorship.

⁠

4. Perubahan Sistem Poin Skilled Migration

Pemerintah juga mengumumkan reformasi terhadap points test untuk skilled migration.

Menurut Menteri Home Affairs, pemerintah telah meninjau ulang points test bersama Treasury. Salah satu arah perubahan adalah memberikan perlakuan poin yang lebih tinggi kepada keterampilan tertentu yang sangat dibutuhkan Australia. Menteri secara khusus menyebut housing construction trades, yang dalam sistem baru direncanakan memperoleh pengakuan poin setara dengan kualifikasi universitas untuk tujuan tertentu dalam points test. ⁠

Namun, calon pemohon perlu berhati-hati: pengumuman kebijakan tidak berarti seluruh points test baru otomatis sudah berlaku sejak 17 September. Tanggal implementasi dan aturan teknis harus dilihat pada ketentuan resmi yang berlaku ketika Expression of Interest atau aplikasi dibuat.

5. Visitor Visa Akan Diberikan Kondisi “No Further Stay”

Ini salah satu perubahan yang berpotensi memiliki dampak besar bagi masyarakat Indonesia yang datang ke Australia menggunakan Visitor Visa.

Pemerintah mengumumkan rencana untuk memasukkan No Further Stay condition pada visitor visas. Tujuannya adalah memastikan Visitor Visa digunakan untuk kunjungan sementara, bukan sebagai cara untuk masuk ke Australia lalu beralih ke visa lain dan memperpanjang keberadaan melalui bridging visa. ⁠

Menteri menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan pada visa yang diterbitkan di masa mendatang, dan tidak dimaksudkan mengubah kondisi orang yang sudah berada di Australia berdasarkan visa yang telah diberikan sebelumnya. Perlindungan internasional juga memiliki ketentuan hukum tersendiri. ⁠

Yang perlu ditekankan adalah Home Affairs menyatakan reformasi ini akan digulirkan secara bertahap. Karena itu, jangan berasumsi bahwa setiap Visitor Visa yang ada saat ini otomatis sudah memiliki kondisi No Further Stay. Pemegang visa harus memeriksa visa grant letter atau VEVO untuk mengetahui kondisi yang benar-benar melekat pada visanya. ⁠

⁠

6. Working Holiday Maker: Ballot untuk Tahun Kedua dan Ketiga

Perubahan signifikan juga diumumkan untuk Working Holiday Maker Program.

Pemerintah berencana menggunakan sistem ballot untuk akses ke tahun kedua dan ketiga. Menteri menjelaskan bahwa persyaratan specified/regional work tetap relevan: secara umum 88 hari untuk memenuhi persyaratan menuju tahun kedua dan enam bulan untuk tahun ketiga pada kelompok yang tunduk pada ketentuan tersebut. ⁠

Dalam pengumuman 17 September, pemerintah menyebut rencana batas ballot sebesar:

45.000 tempat untuk tahun kedua, dibanding sekitar 57.000 orang yang memenuhi kriteria pada tahun sebelumnya; dan 5.000 tempat untuk tahun ketiga, dibanding sekitar 31.000 pada kelompok tersebut pada tahun sebelumnya. ⁠

Ada pengecualian dan pengaturan khusus untuk negara tertentu, termasuk Inggris, karena ketentuan perjanjian perdagangan. Karena sistem ini juga termasuk dalam reformasi yang dilaksanakan secara bertahap, pemohon harus memeriksa aturan Working Holiday Maker yang berlaku pada saat mengajukan aplikasi. ⁠

7. Pemerintah Akan Lebih Tegas terhadap Visa Overstayers

Reformasi September juga mencakup peningkatan tindakan terhadap orang yang tidak lagi memiliki visa yang sah.

Home Affairs menyatakan pemerintah akan memperkuat compliance measures untuk memastikan orang yang tidak memiliki valid visa meninggalkan Australia. ⁠

Artinya, orang yang visanya akan segera habis sebaiknya tidak menunggu sampai visa benar-benar kedaluwarsa sebelum mencari tahu status atau pilihan visa berikutnya. Home Affairs menyediakan informasi khusus untuk orang dengan visa yang akan atau sudah berakhir melalui situs Immigration and Citizenship. ⁠

8. Pengawasan terhadap Migration Agent Juga Diperketat

Pemerintah juga mengumumkan tindakan terhadap migration agents yang dengan sengaja mendukung aplikasi visa yang tidak memiliki dasar yang layak. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan integritas sistem migrasi. ⁠

Bagi calon pemohon, hal ini memperkuat pentingnya memastikan bantuan imigrasi diberikan oleh pihak yang memang berwenang dan bahwa informasi yang diberikan dalam aplikasi visa benar dan dapat dibuktikan.

Apa Artinya bagi Warga Indonesia di Australia?

Bagi masyarakat Indonesia, dampaknya akan berbeda tergantung jenis visa. Mahasiswa dan calon mahasiswa perlu memperhatikan aturan mengenai secondary applicants dan pengajuan visa dari dalam Australia. Pemegang Visitor Visa perlu semakin memperhatikan kondisi No Further Stay, sedangkan pemegang Working Holiday/Work and Holiday Visa perlu mengikuti perkembangan sistem ballot.

Untuk skilled migrants, khususnya mereka yang bekerja di healthcare, construction, teaching, agriculture, resources dan sektor prioritas lainnya, perubahan Ministerial Directions pada 19 September 2026 memengaruhi urutan prioritas pemrosesan, tetapi bukan berarti seseorang otomatis memenuhi syarat memperoleh visa. Eligibility tetap ditentukan oleh persyaratan masing-masing subclass. ⁠

Kesimpulan

September 2026 menjadi periode penting dalam reformasi imigrasi Australia. Pemerintah telah mengumumkan perubahan yang cukup luas terhadap Student Visa, Visitor Visa, skilled migration dan Working Holiday Maker Program, sekaligus meningkatkan enforcement terhadap overstayers dan pihak yang menyalahgunakan sistem visa.

Namun, poin terpenting adalah tidak semua perubahan yang diumumkan pada 17 September langsung berlaku pada hari yang sama. Department of Home Affairs secara eksplisit menyatakan perubahan telah mulai diterapkan dan akan digulirkan secara progresif selama 12 bulan ke depan. ⁠

Karena aturan visa dapat berubah melalui Migration Regulations, legislative instruments dan Ministerial Directions, masyarakat sebaiknya selalu memeriksa informasi terbaru di situs resmi sebelum mengambil keputusan atau mengajukan visa.

Sumber resmi utama:

⁠

⁠

⁠

⁠

Catatan: Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan sumber resmi Pemerintah Australia yang tersedia hingga 26 September 2026, bukan nasihat hukum atau migration advice untuk kasus individual.

Pantau perubahan aturan visa Australia terbaru

Leave a comment